Kuambil Subsidiku, Kuberikan Balsemku

tolah bbm naikSungguh miris hati ini melihat para penguasa bangsa, pemerintah negeri ini yang dengan gagahnya menginjak-injak nilai-nilai demokrasi yang dianut bangsa ini layaknya lantai keramik di kantor mereka. Teriakan dan jeritan tangis jutaan rakyat bangsa ini untuk menolak kenaikan BBM seakan diacuhkan oleh mereka. Mereka seakan buta, bahwa tak satupun rakyat negeri ini yang menginginkan kenaikan BBM. Arti demokrasi seakan dilupakan. Dengan dalih penyelamatan devisa negara dan agar subsidi tepat sasaran nampaknya sangatlah keliru.

Imbas dari kenaikkan BBM akan jauh lebih besar daripada subsidi tepat sasaran yang mereka janjikan. Pemerintah seakan tak berdaya oleh kekuatan asing yang sebenarnya bermain di balik kebijakan ini. Kini Rakyat hanyalah alat politik, demokrasi hanyalah pajangan, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” seakan tumpul tak berarti seperti hukum terhadap mereka.

Upaya pemerintah untuk menaikkan BBM bukanlah sebuah tindakan penyelamatan terhadap perekonomian bangsa ini, melainkan justru sebuah upaya untuk mempertahankan kemiskinan rakyat Indonesia bahkan upaya mencetak rakyat miskin yang baru. Sepertinya pemerintah pusat telah keliru dalam memaknai Pasal 34 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

****

Mungkin sudah saatnya rakyat harus lebih jelih melihat sepak terjang pemerintah. Jika memang subsidi BBM tidak tepat sasaran maka solusinya bukan dengan mencabut subsidi, tetapi melakukan pengawasan yang lebih baik di tempat-tempat pengisian BBM dan itu adalah tugas pemerintah. Tak bisa dipungkiri lagi, pilihan menaikkan BBM hanyalah upaya pemerintah untuk lepas tanggung jawab. Ataukah keputusan menaikkan BBM terlapas dari upaya pemerintah yang lepas tanggung jawab, menaikkan BBM tak lebih dari sebuah dasar untuk memunculkan jualan politik, yah… jualan politik menjelang pemilu tahun 2014, terbukti solusi yang diberikan pemerintah adalah dengan adanya BLSM yang syarat akan bentuk jualan politik terhadap rakyat yang tidak memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi di negerinya. Toh memang BLSM atau BALSEM tidak akan memiliki arti apa-apa ketika dijadikan alat untuk mencegah kemiskinan. Sifatnya yang temporer dengan nilai bantuan Rp. 150.000/bulan selama 4 bulan atau Rp.5.000/hari praktis menjadi bantuan yang tidak memiliki perngaruh besar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup ditengah kenaikan harga diberbagai sektor akibat imbas kenaikan BBM. BLSM justru lebih identik dengan sebuah pendekatan janji politik menjelang pemilu dan bahkan BLSM ini akan menjadi masalah baru karena sifatnya yang juga rawan konflik sosial saat pelaksanaannya di masyarakat. Lagi-lagi rakyat perlu jelih dan saatnya pemerintah kembali ke bangku sekolah untuk belajar kembali.

Mungkin inilah fenomena ketika pemerintah betul-betul kehilangan akal untuk mensejahterakan rakyatnya ataukah mereka telah dibutakan oleh tahta dan harta. Akhirnya BLSM bagiku bukan solusi karena solusi yang tepat TOLAK kenaikan BBM.

Saatnya Rakyat Berpikir, Pemerintah Bekerja

****

logo KC

Iklan

2 thoughts on “Kuambil Subsidiku, Kuberikan Balsemku

  1. Penyesuaian harga BBM memang memberatkan untuk rakyat. Semoga keadaan ini juga menadi pengalaman pemerintah untuk lebih suka pembangunan infrastruktur transportasi masal.
    Semoga pemerintah akan sadar 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s