Andai Aku Menteri

arsam menteriSebagian besar kementerian yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian sendiri hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam UU No. 39 Tahun 2008, yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian.

Dalam perjalanannya, pembentukan kementerian di Indonesia selalu mempertimbangkan kekuatan politik, ideologi, dan suku bangsa. Pada era Perjuangan Kemerdekaan dan Demokrasi Parlementer, empat partai politik, yakni PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PSI, saling bersaing dalam memperebutkan posisi kementerian. Setelah tahun 1955, PKI menjadi kekuatan tambahan dalam percaturan politik Indonesia.

Pada masa Kabinet Pembangunan I – VII, hanya ada satu kekuatan politik yang dominan, yakni Golkar. Dan pada era Reformasi, macam-macam partai silih berganti berkuasa. Golkar, PKB, PDIP, dan Demokrat, merupakan empat partai besar yang pernah menduduki puncak pimpinan negara.

Jika dilihat berdasarkan komposisi etnis, Kementerian Indonesia didominasi oleh Suku Jawa, yang kemudian diikuti oleh Suku Minangkabau dan Suku Sunda. Dua suku bangsa yang berasal dari Indonesia Timur, yakni Minahasa dan Maluku, juga merupakan kelompok masyarakat yang banyak mengisi Kementerian Indonesia.

Sepanjang sejarahnya, kementerian menggunakan nomenklatur yang berubah-ubah. Pada sekitar tahun 1968-1998, nomenklatur yang digunakan adalah “departemen”, “kantor menteri negara”, dan “kantor menteri koordinator”. Pada tahun 1998 mulai digunakan istilah “kementerian negara” dan “kementerian koordinator”, sementara istilah “departemen” tetap dipertahankan. Sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi “kementerian” saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian kembali nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.

****

logo KC

Kita Gantian Tidak Tepat Sasaran, Negeriku Penuh Sandiwara

Seperti yang kita ketahui bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena menilai subsidi BBM tidak tepat sasaran. Walau jutaan rakyat Indonesia menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, toh pada akhirnya pemerintah tetap pada pendirian, harga BBM harus naik, pemerintah ketok palu, rakyat menjerit.

****

blsmSalah satu solusi mutakhir yang kemudian dilemparkan pemerintah ke masyarakat adalah dengan adanya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), bagi pemerintah BLSM dinilai penyalurannya akan tepat sasaran.

Hampir sepekan berlalu, kini BLSM menuai bayak masalah. Dan masalah terbesarnya adalah BLSM oleh masyarakat dinilai tidak tepat sasaran, banyak orang miskin yang tidak mendapatkan dan justru mereka yang mampu mendapatkan BLSM. Warga protes, pemerintah tutup telinga, tindakan lamban, alasan klasik dimunculkan. Sungguh ibarat kata BBM dan BLSM gantian tidak tepat sasaran. Masyarakat menangis, pemerintah tepuk tangan.

Sungguh negeriku penuh sandiwara.

****

pasang iklan